Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) IPB University bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi menyusun Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH) tahun 2022, konsultasi publik sendiri telah dilakukan pada Kamis (10/10/2022). Personil tim PPLH yang terlibat dalam kegiatan konsultasi publik ini terdiri dari Dr. Tjahjo Tri Hartono, M.Si (Ketua Tim), Dr. Yudi Setiawan, S.P., M.Env.Sc., Dr.Ir. Eva Achmad, S.Hut.,M.Sc.IPM., Tubagus Ahmad Mufawwaz, S.Hut., dan Fikri Sakti F, S.Hut. Kajian RPPLH memuat potensi lingkungan hidup, isu-isu lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam jangka panjang. RPPLH sendiri dalam penyusunannya memperhatikan berbagai aspek, seperti keragaman karakter dan fungsi ekologis pada suatu wilayah, kondisi kependudukan dan perekonomian hingga sebaran potensi sumber daya alam yang terdapat pada wilayah tersebut, kearifan lokal dan terserap atau tidaknya aspirasi masyarakat.

Penyusunan kajian RPPLH sendiri menggunakan pemodelan proyeksi kondisi lingkungan hidup selama 30 tahun ke depan (hingga tahun 2052), berdasarkan data dan tren yang tersedia. Metode analisis dalam kajian ini menggunakan kerangka DPSIR (Driving Forces, Pressure, State, Impact, Response). Komitmen pemerintah Provinsi Jambi untuk menyusun dokumen ini merupakan bentuk pemenuhan atas mandat untuk menyepakati isu-isu pokok sesuai dengan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Menggunakan analisis pemodelan proyeksi kondisi tutupan lahan dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jambi, pada tahun 2052, dengan skenario Bussiness As Usual diperoleh nilai IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) yang cenderung menurun drastis. Hal ini mengindikasikan semakin buruknya kondisi lingkungan hidup di Provinsi Jambi. Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) menjadi salah satu komponen yang berpengaruh nyata terhadap penurunan nilai proyeksi IKLH Provinsi Jambi pada 2052 mendatang. Hal ini menjadi sorotan karena wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari merupakan wilayah DAS terbesar di Provinsi Jambi yang kian lama kondisinya semakin kritis. Oleh karena itu, salah satu respons tindak lanjut terhadap isu pokok mengenai kualitas air adalah revitalisasi fungsi ekosistem perairan Sungai Batanghari dengan indikasi program berupa pengembangan ekoriparian, normalisasi sungai, dan pengelolaan KEE (Kawasan Ekosistem Esensial).

Menurut Kepala PPLH IPB University Dr. Yudi Setiawan,  ke depan, kegiatan penyusunan RPPLH ini akan menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) dan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) oleh pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jambi. “Oleh karena itu, kegiatan ini melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Provinsi Jambi yang turut serta memberikan feedback berupa kritik maupun saran terkait penyusunan RPPLH ini”, tambah Dr. Yudi.

“Tujuan dan luaran dari kegiatan konsultasi publik ini adalah merumuskan isu-isu pokok lingkungan hidup, arah kebijakan serta program indikatif yang melibatkan berbagai OPD dari level kabupaten/kota hingga level provinsi dalam rangka rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup Provinsi Jambi selama 30 tahun ke depan yang berbasis IKLH, baik itu komponen Kualitas Air, Kualitas Udara, dan Tutupan Lahan”, tutupnya.

Peserta agenda Konsultasi Publik II RPPLH Provinsi Jambi dihadiri oleh 46 peserta yang terdiri dari perwakilan OPD baik daring maupun luring. Di antaranya, menurut informasi dari DLH Provinsi Jambi sebagai penyelenggara kegiatan, peserta yang hadir DLH kota/kabupaten se-Provinsi Jambi, Dinas PUPR kota/kabupaten, Dinas ESDM Provinsi, BPBD Provinsi Jambi, BAPPEDA Provinsi Jambi, dan Badan Pusat Statistik RI.

Selama kegiatan ini berlangsung, banyak masukan dan saran yang disampaikan oleh para peserta. Terutama dalam hal keresahan isu-isu lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota dan adanya ide/masukan terkait urgensi muatan proyeksi isu ketahanan pangan Provinsi Jambi pada tahun 2052. Kegiatan penyusunan RPPLH ini dilakukan selama 5 bulan sejak bulan Juli 2022 dan akan berakhir pada November 2022. Kegiatan Konsultasi Publik tahap II ini merupakan tahapan untuk mendapatkan feedback dari berbagai OPD terkait yang nantinya akan digunakan untuk menyempurnakan luaran kegiatan.[my]