Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan Kelembagaan Lingkungan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) IPB University Dr. Tjahjo Tri Hartono menyampaikan masukan sebagai narasumber pada pertemuan ketiga Technical Working Group (TWG) Penguatan Komunikasi Terpadu Pengolahan dan Pengembangan Perairan Darat di Kabupaten Kampar bertempat di Aula Stanum, Kota Bangkinang, Provinsi Riau pada Kamis (13/6/2024).

Dr. Tjahjo memfokuskan ke arah bagaimanakah proses sebuah proposal program kegiatan pengelolaan sumber daya perairan darat dengan pembiayaan bersama dapat didanai. “Konservasi sumber daya alam merupakan bagian penting mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Perlu aksi bersama, termasuk dalam hal pembiayaan kegiatan konservasi sumber daya alam tersebut. Pembiayaan bersama dimaksud memerlukan skema pembiayaan yang inovatif, baik dari pemerintah maupun masyarakat dan swasta. Beberapa skema pembiayaan inovatif tersebut perlu diinisiasi oleh pemerintah melalui penentuan prioritas lokus dan fokus konservasi sumber daya alam yang urgen dilakukan berdasarkan isu yang mengemuka,” rinci Dr. Tjahjo.

Tentunya hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang harus terintegrasi ke dalam RPJPN 2025 hingga 2045. “Arah kebijakan pemerintah yang mulai ke arah green financing, serta payung hukum yang telah termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (PPIELH) yang di dalamnya terdapat seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian lingkungan hidup,” paparnya.

Secara praktis, Dr. Tjahjo juga mengenalkan dan mengajarkan instrument Management Effectiveness Tracking Tool (METT), CATS, dan Rapid Assestment and Prioritisation of Protected Area Management (RAPPAM) sebagai tools untuk merancang kelembagaan pendanaan berkelanjutan kawasan konservasi atau kawasan bernilai konservasi tinggi.

Hadir sekaligus membuka kegiatan pada kesempatan ini, Pj. Bupati Kampar Sekretaris Dinas (Sekdis) Perikanan Agus Rianto, S.Pi., M.Si. dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa Kabupaten Kampar merupakan kabupaten di wilayah Provinsi Riau dengan potensi sumber daya perikanan darat yang tinggi dan berkontribusi dalam menopang 70 persen produksi perikanan darat Provinsi Riau. “Perairan darat Kabupaten Kampar memiliki peran strategis baik fungsi ekologis, ekonomi, budaya serta fungsi lainnya,” tegasnya.

Menurut Sekdis Perikanan, forum yang dibuat ini bertujuan untuk menjadi wadah strategis untuk mengintegrasikan berbagai pandangan dan solusi dalam menghadapi tantangan yang kompleks terkait pengelolaan perairan darat. “Luaran kegiatan ini juga diharapkan dapat dijadikan acuan bagi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam menyusun program/kegiatan jangka pendek dan menengah terkait pengelolaan perairan darat,” tambahnya.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan BPPSMKP, Kementerian Kelautan Perikanan Ir. Iswari Ratna Astuti yang dalam hal ini bertindak sebagai Project Manager. Kegiatan ini merupakan kolaborasi bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan IFISH-FAO. Turut hadir pemangku kepentingan dari berbagai sektor, termasuk pemerintah daerah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serta perwakilan komunitas lokal.

Pelaksanaan kegiatan seperti ini juga diharapkan dapat menumbuhkan pengetahuan baru dan wawasan perangkat daerah dalam mencari sumber pendanaan yang dapat diakases, serta meningkatkan kemampuan dalam menyusun proposal kegiatan dengan konsep cofinancing. Narasumber lain yang dihadirkan pada kesempatan kali ini yaitu Dr. Amula Nurfiarini dari BPPSDMKP, Fasilitator I-FISH Project FAO Subsite Kampar Mario Risky.

Sebelumnya, melansir dari www.antaranews.com, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Agung Tri Prasetyo bahwa I-FISH merupakan integrasi upaya pengarusutamaan keanekaragaman hayati perairan darat ke dalam kebijakan melalui kegiatan demonstrasi konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati perairan darat terhadap habitat kritis dilima lokasi mencakup pulau Jawa, Sumatra dan Kalimantan. “I-FISH merupakan kerjasama pengelolaan perikanan darat terbesar di Indonesia antara KKP dan FAO,” pungkas Agung.

[*HA/www.mediacenter.kamparkab.go.id/www.antaranews.com]